Liputan6.com, Osaka - Pertemuan G20 di Osaka, Jepang, berjalan dengan sukses. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan melanjutkan diskusi untuk mengakhiri perang dagang, dan Jepang berhasil mempromosikan program infrastruktur berkualitas mereka.
Sebuah dokumen deklarasi pun disetujui oleh para pemimpin dunia. Dokumen itu berjudul Deklarasi Pemimpin G20 Osaka.
Dokumen itu berisi 43 poin seperti perkembangan ekonomi, teknologi, infrastruktur, kesehatan global, kesetaraan, turisme, illegal fishing, perubahan iklim, tenaga kerja, dan anti-korupsi.
Berikut tiga poin pembuka (preamble) dalam deklarasi tersebut seperti dikutip dari situs resmi G20:
1. Kami, pemimpin G20, di Jepang pada 28-29 Juni 2019, membuat usaha persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global yang besar. Kami akan bekerja sama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dunia, serta memperkuat daya inovasi teknologi, terutama digitalisasi, dan penerapannya yang menguntungkan semua orang.
2. Membangun terus pekerjaan yang diselesaikan kepresidenan sebelumnya, kami akan membuat lingkaran kebajikan dalam hal pertumbuhan dengan cara menghadapi ketidaksetaraan dan menghasilkan masyarakat di mana semua individu dapat menggunakan potensi mereka sepenuhnya. Kami bertekad membangun masyarakat yang mampu meraih berbagai peluang, dan menangkal tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ada di hari ini dan masa depan, termasuk perubahan demografis.
3. Kami akan meneruskan usaha-usaha untuk menunjang pembangunan dan menghadapi tantangan-tantangan global demi membuat jalan menuju dunia yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tujuan di Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Jepang juga berhasil memasukan program infrastuktur mereka dalam deklarasi G20 ini. Program bernama Quality Infrastructure Investment itu berfokus pada pembangunan yang terintegrasi secara lingkungan dan sosial, berkelanjutan, dan tahan bencana alam.
Program infrastruktur berkualitas itu juga dinilai sebagai antitesis dari program infrastruktur China (Jalur Sutera Baru) yang dipandang mementingkan kuantitas semata.
Isi deklarasi turut mendorong agar terciptakan kondisi kerja yang berkualitas. Para menteri ketenagakerjaanpun diajak saling bertukar pikiran untuk menumpas pekerja anak, pekerja paksa, penjualan manusia, dan perbudakan modern di dunia kerja.
Society 5.0
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2840334/original/034603800_1561788962-Jokowi-PM_India_1.jpg)
Lebih lanjut, para pemimpin G20 bertekad agar digitalisasi dapat inklusif, berkelanjutan, aman, dapat dipercaya, dan menginovasi masyarakat. Aliran data lintas batas juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan dan produktivitas.
Sebagai tuan rumah, Jepang mengedepankan visi untuk masyarakat masa depan yang fokus pada masa depan yang berfokus pada manusia. Namun, Jepang tidak menyebutnya sebagai Revolusi Industri 4.0, melainkan sebagai Society 5.0.
Digitalisasi yang tengah terjadi pun tak boleh melupakan privasi, proteksi data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan. Itu dinilai penting demi mendapat kepercayaan konsumen dan bisnis.
Demi meraih hal ini, diperlukan adanya kerangka hukum internasional. Penggunaan data yang baik dipandang sebagai kunci untuk menunjuang ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial.
KTT G20, Jokowi Ingatkan Ekonomi Digital Harus Mampu Jangkau Seluruh Masyarakat
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2840549/original/062536300_1561828050-Presiden_Joko_Widodo.jpg)
Sebelumnya, Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, pada Jumat, 28 Juni 2019.
Dalam forum internasional tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.
Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.
Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.
"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengkurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Jokowi dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 28 Juni 2019.
Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion.
Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.
Isu inklusifitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan 'the 1st World Conference on Creative Economy' di Bali pada November 2018.
Di samping itu, Jokowi juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang.
Menurut dia, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu. "Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Sembari menunggu sesi foto, Presiden Jokowi sempat berbincang dengan sejumlah kepala pemerintahan negara.
No comments:
Post a Comment